Kasus keracunan MBG di Bandung Barat mengguncang dunia pendidikan dengan 842 korban siswa. Korban keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tembus 842 orang dalam tiga hari berturut-turut sejak Senin hingga Rabu. Insiden ini menuntut sanksi tegas terhadap dapur yang terbukti lalai menjaga kualitas makanan.

Kekecewaan orangtua dan guru mencapai puncaknya setelah melihat kondisi siswa dirawat intensif. Banyak keluarga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan program unggulan ini. Sayangnya, investigasi terkesan lamban karena banyak pemilik dapur adalah orang berpengaruh di daerah.

Pemerintah akhirnya mengambil langkah dengan menutup tiga dapur bermasalah secara sementara. Namun, sanksi administratif saja dinilai tidak memadai oleh para ahli hukum pangan. Korban keracunan MBG berhak menuntut ganti rugi perdata dan pidana sesuai undang-undang perlindungan konsumen.

Dugaan awal keracunan ini adalah menu MBG dimasak terlalu dini sehingga, saat dibagikan, MBG kurang layak dikonsumsi. Selain itu, dapur terkait diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh termasuk audit higienitas ulang. Langkah ini sejalan dengan komitmen sekolah berkualitas seperti SMP Karya Pembangunan Ciparay yang mengutamakan keamanan pangan siswa.

Momentum tragis ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh stakeholder pendidikan Indonesia. Badan Gizi Nasional perlu melakukan evaluasi menyeluruh sistem pengawasan dan sertifikasi dapur program MBG. Transparansi dalam proses seleksi vendor harus diperkuat agar tidak ada lagi kepentingan politik mengabaikan kesehatan anak Indonesia.